Hukum Taklifi Dan Wadh’i


                                                                                        BAB I

PENDAHULUAN

            Hukum yang menjadi landasan bagi aktifitas kehidupan memiliki bentuk-bentuk yang masing-masing pengertiannya memberitahukan akan setiap mukallaf mempunyai kewajiban menjalankan syariat agama atas landasan itu, yaitu hukum yang bersumberkan Al-Quran dan As-sunnah. Tuntutan syar’I yang bersifat fakultatif, artinya sebagai pilihan antara menjalankan atau meninggalkan merupakan salah satu bentuk hukum taklifi yang mengisyaratkan bahwa setiap orang dewasa dan berakal sehat dalam hal hukum boleh memilih antara menjalankan atau meninggalkan sebuah perintah dalam bentuk aktivitas seorang muslim.

 

RUMUS PEMBAHASAN:

1.      Apa pengertian dari hukum?

2.      Apa pengertian dari hukum taklifi serba apa bentuk-bentuknya?

3.      Apa pengertian dari hukum wadh’i?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.      HUKUM

1.      Pengertian Hukum

Mayoritas ulama ushul mendenifisikan hukum sebagai berikut:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاءً او تخييراً اووضعاً.

Artinya:

“Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.”

            Yang dimaksud khitab Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Quran, As-sunah maupun lainnya, seperti ijma’ dan qiyas. Namun para ulama ushul kotemporer, seperti Ali Hasaballah dan Abd. Wahab khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di sini hanya Al-Quran dan As-sunnah. Adapun ijma’ dan qiyas hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Quran dan sunah tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum.

            Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan pebuatan ucapan, seperti gibah (menggunjing) dan namimah (mengadu domba).

            Yang dimaksud dengan imperatif (iqtidha) adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan takhyir (fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama.

\           dan yang dimaksud wadh’i (mendudukkan sesuatu) adalah memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik berbentuk sebab, syarat, maupun penghalang.

            Definisi hukum tersebut merupakan definisi hukum sebagai kaidah, yakni patokan perilaku manusia.

2. Pembagian Hukum

            Bertitik tolak pada definisi hukum di atas, maka hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i.

 

2.1       Hukum Taklifi

2.1.1    Pengertian hukum Taklifi

            hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan.

1.                  Contoh firman Allah SWT. Yang bersifat menuntut untuk melakukan perbuatan:

(#qßJŠÏ%r&urno4qn=¢Á9$#(#qè?#uäurno4qx.¨“9$#(#qãè‹ÏÛr&urtAqߙ§9$#öNà6¯=yès9tbqçHxqöè?ÇÎÏÈ            

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (An-Nur : 56)

2.                  Contoh firman Allah yang bersifat menuntut meninggalkan perbuatan:

Ÿwur(#þqè=ä.ùs?Nä3s9ºuqøBr&Nä3oY÷t/È@ÏÜ»t6ø9$$Î/

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.” (Al-Baqarah: 188)

3.                  Contoh firman Allah yang bersifat memilih (fakultatif):

4(#qè=ä.ur(#qç/uŽõ°$#ur4Ó®Lymtû¨üt7oKtƒãNä3s9äÝø‹sƒø:$#âÙu‹ö/F{$#z`ÏBÅÝø‹sƒø:$#ϊuqó™F{$#z`ÏB̍ôfxÿø9$#

Artinya: “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. “(QS. Al-Baqarah : 187)

 

 

 

 

2.1.2    Bentuk-bentuk Hukum Taklifi

            Terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklifi: Pertama, bentuk-bentuk hukum taklif menurut jumhur ulama Ushul Fiqh/ Mutakalimin. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim. Kedua, bentuk-bentuk taklifi, seperti iftiradh, ijab, nadb, ibahah, karahah tanzhiliyah, karahah tahrimiyyah, dan tahrim. Dan dalam hal ini pemakalah hanya membahas pada bentuk hukum yang pertama saja.

Bentuk pertama

a.          Ijab

              yaitu tuntutan syar’I yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sangsi. Misalnya, dalam surat An-Nur : 56

(#qßJŠÏ%r&urno4qn=¢Á9$#(#qè?#uäurno4qx.¨“9$#

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat…..”

               Dalam ayat ini, Allah menggunakan lafadz amr, yang menurut para ahli ushul fiqh melahirkan ijab, yaitu kewajiban mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan orang mukallaf, maka disebut dengan wujub, sedangkan perbuatan yang dituntut itu(mendirikan shalat dan membayar zakat), disebut dengan wajib. Oleh sebaab itu, istilah ijab, menurut ulama ushul fiqh, terkait dengan khithab (tuntutan Allah), yaitu ayat di atas, sedangkan wujub merupakan akibat dari khithab tersebut dan wajib adalah perbuatan yang dituntut oleh khithab Allah.

b.         Nadb

                Yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadb.misalnya dalam surat Al-Baqarah :282, Allah SWT. Berfirman:

$yg•ƒr¯»tƒšúïÏ%©!$#(#þqãZtB#uä#sŒÎ)LäêZtƒ#y‰s?Aûøïy‰Î/#’n<Î)9@y_r&‘wK|¡•Bçnqç7çFò2$$sù4  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”(QS. Al-Baqarah : 282)

.           Lafal faktubuhu (maka tuliskanlah olehmu), dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah (wujub), tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada nadbyang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut (Al-Baqarah : 283):

÷bÎ*sùz`ÏBr&Nä3àÒ÷èt/$VÒ÷èt/ÏjŠxsã‹ù=sù“Ï%©!$#z`ÏJè?øt$#¼çmtFuZ»tBr&

Artinya: “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)….. “ (QS.Al-Baqarah : 283)

 

             Tuntutan wujub dalam ayat itu, berubah menjadi nadb¸indikasi yang membawa perubahan ini adlah lanjutan ayat, yaitu Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan nadb, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan itu, yaitu menuliskan utang –piutang disebut mandub, dan akibat dari tuntutan Allah di atas disebut nadb.

c.        Ibahah

Yaitu khithab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khithab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2:

4….#sŒÎ)ur÷Läêù=n=ym(#rߊ$sÜô¹$$sù…..4

Artinya: “Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu.”

     Ayat ini juga menggunakan lafal amr (perintah) yang mengandung ibahah (boleh), karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh. Khithab seperti ini disebut ibahah, dan akibat dari khithab ini, juga disebut dengan ibahah, sedangkan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah.

 

d.         Karahah

            Yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga karahah. Karahah ini merupakan kebalikan dari nadb. Misalnya hadist Nabi Muhammad SAW.:

            ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه والبيهقي والحاكم)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Hakim)

Khithab hadist ini disebut karahah dan akibat dari khithab ini disebut juga dengan karahah,sedangkan perbuatan yang dikenai khithab itu disebut makruh.

 

e.         Tahrim

Yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-An’am : 151:

(Ÿwur(#qè=çGø)s?š[øÿ¨Z9$#ÓÉL©9$#tP§ymª!$# 

Artinya: “…. Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah…”

                         Khithab (ayat) ini disebut dengan tahrim, akibat dari tuntutan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu membunuh jiwa seseorang, disebut dengan haram.

             Perbedaan istilah-istilah yang dikemukakan para ahli Ushul fiqh dalam hukum taklif ini, seperti untuk yang sifatnya perintah ada tiga istilah, yaitu ijab, wujub, dan wajib, dan lainnya, disebabkan perbedaan sisi pandang pada persoalan tersebut. Apabila khithab (ayat) tersebut dilihat dari sisi Allah sebagai penuntut, maka ayat yang mewajibkan shalat dan zakat itu disebut ijab. Apabila ayat itu dilihat dari sisi mukallaf yang dituntut untuk melaksanakannya, maka tuntutan shalat dan zakat itu disebut wujub. Sedangkan istilah wajib, merupakan sifat dari perbuatan mukallaf yang dituntut Allah. Namun demikian, istilah –istilah tersebut (wujub, wajib, tahrim,hurmah haram, dan sebagainya) merupakan tuntutan syar’i (Allah dan Rasulnya).   

 

2.2       Hukum Wadh’i

            Hukum wadh’i adalah firman Allah SWT. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, syarat, aau penghalang maka ia disebut hukum wadh’i. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.

1.      Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang lain:

ÉOÏ%r&no4qn=¢Á9$#Ï8qä9à$Î!ħôJ¤±9$#

Artinya:  “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.” (Al-Isra : 78)

Pada ayat tersebut, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat.

2.       Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat:

(#qè=tGö/$#ur4’yJ»tGuŠø9$##Ó¨Lym#sŒÎ)(#qäón=t/yy%s3ÏiZ9$#……..

Artinya :”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (dewasa).” (QS. An-Nisa: 6)

 

 

 

Ayat tersebut menunjukkan kedewasaan anak yatim menjadi syarat hilangnya perwalian atas dirinya.

 

3.      Contoh khithab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai penghalang:

ليس للقاتل ميراث

Artinya : “Pembunuh tidak mendapat waris.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapakan warisan.

Dari pengertian hukum wadh’i tersebut ditunjukkan bahwa macam-macam hukum wadh’i, yaitu sebab, syarat,mani’ (penghalang).

1.      Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar’i sebagai tanda adanya hukum.

Dengan demikian, terlihat keterkaitan hukum wadh’i (dalam hal ini adalah sebab) dengan hukum taklif, sekalipun keberadaan hukum wadh’i itu tidak menyentuh esensi hukum taklifi. Hukum wadh’i hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan hukum taklifi. Akan tetapi, para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari nash, bukan buatan manusia.

2.      Syarat

Yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara’, tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syara’ tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’. Oleh sebab itu, suatu hukum taklifi tidak dapat diterapkan, kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara’. Misalnya wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.

3.      Mani’ (penghalang)

                Yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris mewarisi). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagianmasing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim). Perbuatan membunuh itu merupakan mani’(penghalang untuk mendapatkan pembagian warisan dari orang yang dibunuh. Di sisi lain, adanya pembunuhan menyebabkan dilaksanakan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Akan tetapi, dalam hubungan ayah dan anak atau istri dengan suami dalam kasus pembunuhan di atas, maka hubungan keturunan (perkawinan) menjadi penghalang dilaksanakannya hukuman qishash.

            Keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani’ sangat erat. Penghalang itu ada bersamaan dengan sebab dan terpenuhinya syarat-syarat. Syar’I menetapkan bahwa suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang (mani’) dalam melaksanakannya. Sebaliknya, hukum tidak ada, apabila sebab dan syarat-syaratnya tidak ada, atau adanya halangan untuk mengerjakannya. Misalnya, shalat zhuhur wajib dikerjakan apabila telah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu(syarat), tetapi, karena orang yang akan mengerjakan itu sedang haidh (mani’), maka shalat zhuhur itu tidak sah dikerjakan. Demikian juga halnya, apabila syarat terpenuhi (telah berwudhu), tetapi penyebeb wajibnya shalat zhuhur belum muncul (matahari belum tergelincir), maka shalat pun belum wajib. Meskipun, telah terpenuhinya sebab dan syarat, tetapi ada mani’, yaitu haidh, maka shalat zhuhur pun tidak bisa dikerjakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KESIMPULAN

            Setiap perbuatan dan aktivitas seorang muslim memiliki landasan hukum atau syariat, baik berupa taklifi dan wadh’i. hukum taklifi yang merupakan tuntutan terhadap seorang muslim untuk mengerjakan dan meninggalkan sesuatu serta pilihan antaraa menjalankan  sesuatu serta meninggalkannya, merupakan bagian dari khithab Allah SWT. Kemudian dengan pertimbangan hukum, yang biasa disebut dalam ilmu hukum, yaitu firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s